AMBON,KabarMaluku.id– Publik perlu memahami ruang lingkup kerja dan kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) di provinsi maupun kabupaten/kota.
Perbedaan utama antara keduanya terletak pada jenis jalan yang dikelola. Dinas PU daerah bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wilayah, termasuk jalan provinsi maupun kabupaten/kota. Karena itu, Kepala Dinas PU biasanya berkoordinasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota sebagai atasannya.
Sementara BPJN Maluku berada langsung di bawah Kementerian PUPR dan memiliki tugas khusus mengelola jalan nasional yang menghubungkan antarprovinsi maupun kota-kota besar. Kepala BPJN Maluku, Yana Astuty, memiliki tanggung jawab besar dalam perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, hingga pengadaan lahan jalan nasional, serta berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat di Jakarta.
“Wajar kalau Ibu Kepala BPJN Maluku harus bolak-balik ke Jakarta. Kalau beliau hanya duduk manis di kantor saja, bagaimana nasib infrastruktur kita yang butuh banyak anggaran dari pemerintah pusat? Jadi hentikan komentar-komentar yang tidak berdasar tentang beliau,” ujar Haris, salah satu warga Kota Ambon, Senin (15/9/2025).
Haris menambahkan, kepemimpinan Yana Astuty yang baru berjalan dua bulan sudah dihadapkan pada banyak usulan dari berbagai kabupaten/kota di Maluku. Usulan itu antara lain paket Inpres Jalan Daerah (IJD) di Kabupaten Buru, Kota Ambon, SBB, Maluku Tengah, SBT, Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, serta pembangunan jembatan gantung di SBB dan Malteng.
“Beliau ke Jakarta untuk memperjuangkan semuanya. Kita seharusnya mendukung dan mendoakan agar perjuangan Ibu Yana bisa didengar pemerintah pusat. Apalagi beliau juga sedang menjalani penugasan resmi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN). Jadi sebenarnya mereka ini maunya apa? Apa mereka bisa membiayai semua usulan ini? Kan jelas tidak,” tegas Haris.
Ia pun mengajak masyarakat Maluku untuk memberikan dukungan penuh kepada Kepala BPJN Maluku beserta jajarannya, agar pembangunan jalan dan jembatan di Maluku mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.(SLP)

